Sekapur Sirih Kang Wito Prasetyo

Ketika orang – orang lelap dengan tidurnya, ketika yang lain asyik dengan rutinitas formalnya, ketika semua menjadikan bahan diskusi, materi perencanaan yang berakhir diatas meja, ketika itu pula sebuah kegiatan berjalan diluar rutinitas, menembus formalitas, munculah sebuah action yang berkelanjutan melahirkan sebuah implementasi yang di rasakan dan dinikmati masyarakat, adalah Pengembangan desa menjadi Desa Wisata di Kabupaten Purworejo. Berbagai tantangan menghadang, suara sumbang menghampiri, bukan saja faktor Internal namun juga tekanan yang begitu besar dari eksternal.

Sebuah upaya yang pertama dan “menyimpang” dari kebiasaan, telah dilakukan oleh Tim Jappantour, untuk menginisiasi masyarakat Pedesaan di Kabupaten Purworejo, menerobos tradisi formal pengembangan desa menjadi desa wisata. Sebuah sistem yang dijalankan diluar kebiasaan, pola pemberdayaan masyarakat , pola aspiratif dan inisiasi telah melahirkan kekuatan besar semangat masyarakat untuk maju, berkembang dengan kemandirian. Kekuatan lokal pedesaan telah membuka hati, melahirkan kepedulian bersama, dalam upaya mengentaskan kemiskinan di desa melalui sektor Pariwisata.

Kemiskinan bukan disebabkan kurangnya pendapatan namun hal utama yang menjadi penyebab adalah keterbatasan akses bagi masyarakat pedesaan, dengan dikembangkannya menjadi Desa Wisata maka akses tersebut dapat terbuka, baik akses dengan kawasan sekitar, akses pendanaan, akses informasi dan sebagainya , yang pada akhirnya memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan nilai ekonomis sumber daya pedesaan.

Kabupaten Purworejo potensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, keanekaragaman sumber daya alam , laut dan sumber daya manusia sangat mendukung akan hal tersebut . Keinginan dan semangat masyarakat untuk maju berkaitan dengan pendayagunaan Potensi dan daya tarik wisata pedesaan terlihat kuat dengan semangat swadaya dan kebersamaan. Sehubungan dengan itu perlunya fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sehingga Keanekaragaman Daya Tarik Wisata tersebut dapat berdaya guna dan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Purworejo.

Sesuai misi gerakan Bali Ndeso Mbagun Deso yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal, maka pengelolaan Potensi lokal melalui sektor Pariwisata ( desa Wisata ) menjadi sangat relevan mengingat hal ini mampu menggerakan sektor lain dalam upaya percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Desa Wisata secara profesional , akan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelestarian sumber daya dan kearifan lokal serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Archive for 19/09/10 - 26/09/10

Merasa Tak Kebagian Retribusi, Warga Rebut TPR Jatimalang

Posted by jappantour On Senin, 20 September 2010 Add Comments

Sumber Harian Suara Merdeka  ;  12 September 2010 | 17:20 wib | Daerah

Purworejo, CyberNews. Kegiatan wisata pada hari kedua Lebaran diwarnai aksi pendudukan oleh belasan warga di obyek wisata bahari Pantai Jatimalang Kecamatan Purwodadi, Purworejo. Belasan warga setempat terpaksa merebut tempat pemungutan retribusi (TPR) wisata. Aksi itu dipicu oleh ketidaktransparanan pembagian hasil retribusi.
Warga menilai Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata(Dishubkominpar) tidak pernah memberikan bagian dari hasil retribusi untuk pembangunan desa. Padahal, wisata itu berada di desa tersebut, sehingga warga meyakini Desa Jatimalang juga berhak memperoleh bagian retribusi untuk kegiatan pembangunan desa.
Aksi perebutan dilakukan dengan meminta petugas penarik TPR dari Dishubkominpar meninggalkan lokasi pintu masuk penarikan TPR. Selanjutnya warga menempelkan tulisan berisi pengumuman karcis masuk tempat wisata gratis. Warga hanya meminta sumbangan dari pengunjung untuk kegiatan pembangunan desa dengan menyediakan kotak kaleng. Sejumlah pengunjung menganggap tindakan warga itu cukup wajar.
Aksi yang dilakukan warga ini sempat membuat para wisatawan yang berkunjung pengunjung kaget. Mereka berkumpul dan bergerombol di depan pintu masuk TPR. Aparat TNI dan kepolisian yang bertugas di obyek Pantai Jatimalang menghimbau koordiantor aksi agar tidak bergerombol dan tertib dalam meminta sumbangan kepada para pengunjung.
"Tolong (penarikan sumbangan) dilakukan secara tertib dan rapi. Jangan sampai pengunjung merasa tidak aman. Wisatawan harus diberikan rasa aman dan nyaman saat berwisata. Terutama yang datang sebagian juga pemudik dari luar kota," ujar salah satu petugas keamanan memberikan pengertian kepada peserta aksi.
Wartoyo, salah satu tokoh masyarakat menjelaskan, setiap harinya Pemkab melalui petugas Dishubkominpar selalu menarik retribusi wisata dari pengunjung Pantai Jatimalang sebesar Rp 3.000 per orang. Pendapatannya diperkirakan cukup besar, apalagi pada saat liburan, seperti Lebaran ini jumlah pengunjung membludak.
Petugas penarik retribusi dari Dishubkominpar, Agus membenarkan terjadinya aksi perebutan. Dikatakan, sebelum terjadinya aksi itu, dia sempat menarik sejumlah restribusi dari pengunjung. "Sebelumnya saya sudah sempat menarik dari wisatawan yang datang," katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2009, Pemkab memang tidak diwajibkan untuk membagi keuntungan dari hasil restribusi kepda warga sekitar. "Setahu saya, Perda tidak mewajibkan pembagian hasil retribusi. Tapi ya tidak tahu ini kebijakan dari atas," katanya.
( Nur Kholiq /CN16 )

Keberhasilan Sektor Pariwisata bukan diukur dari banyaknya jumlah wisatawan akan tetapi seberapa besar dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya kepariwisataan tersebut.
Menyimak aksi warga Desa Wisata Jatimalang yang menduduki TPR Pantai Jatimalang perlu mendapatkan perhatian serius  dari  dinas  dan pihak terkait. Kalau di cermati permasalahan tersebut di picu oleh  besarnya keinginan masyarakat dengan kurang optimalnya perhatian terhadap obyek wisata Jatimalang oleh  Pemerintah Daerah Purworejo  ( Diskominpar ), kurangnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan fasilitas dan insfrasturktur di Obyek Wisata dan Desa Jatimalang, padahal Obyek Wisata Jatimalang yang terletak di Desa Jatimalang tersebut telah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah akan tetapi pemberdayaan masyarakat dan pembenahan insfrastruktur selama bertahun tahun belum  ada peningkatan, misal ; akses jalan masuk ke Obyek wisata , fasilitas wisata yang sudah rusak tidak di benahi, pembinaan kepariwisataan ,  pokdarwis, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Pariwisata merupakan tanggungjawab multi pihak, karena menyangkut beberapa sektor, baik sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan sebagainya, maka di perlukan sinergi dinas-dinas  dan pihak terkait dalam mengembangkan dan mengelola kepariwisataan.
Pemerintah Kabupaten purworejo sebenarnya telah terbuka dengan Kepariwisataan hal ini tercermin dari pelaksanaan sosialisasi pengembangan Desa Wisata di 9 desa , yang menjadi kendala implementasi teknis dari Pemda terhadap desa belum optimal sehingga menimbulkan  kesalahpahaman, maka langkah-langkah koordinasi dan sosialisasi harus di lakukan secara efektif. Desa Jatimalang sebagai salah satu perintis Desa wisata  sebagaimana Program Nasional   Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang  sedang gencar dilaksanakan  diseluruh Indonesia dengan stimulan PNPM Pariwisata, perintisan Desa Wisata jatimalang yang tumbuh dari keinginan dan semangat masyarakat inilah selaras dengan nafas Pariwisata Inti Rakyat dan pengelolaan sebuah Obyek sudah selayaknya melibatkan masyarakat lokal dengan manajemen Desa Wisata.
Faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan obyek wisata, menengok Pantai Jatimalang maka perlunya pembenahan dan pengadaan fasilitas , diantaranya ; Toilet, Homestay, Area Parkir, Penataan Kios, Pos Penjaga Pantai, Air Bersih, dan sebagainya, dari hasil inventarisasi pra pendampingan di desa Jatimalang diperoleh  simpulan bahwa, masyarakat Desa Jatimalang cukup semangat dan mempunyai keinginan kuat untuk mengembangkan desanya menjadi Desa Wisata Bahari, hal ini di dasari pada Potensi dan daya tarik wisata yang di miliki desa tersebut.
Bukan hal yang baru bila Desa Jatimalang di jadikan salah satu tujuan Wisata di Kabupaten Purworejo, mengingat  Lokasi Jatimalang sangat strategis dilintasi oleh JJLS ( Jalur jawa Lintas Selatan ), disamping itu kesadaran masyarakat, semangat dan keinginan kuat menjadi modal utama dalam pengelolaan Obyek Wisata berbasis masyarakat lokal.
Oleh :
Wito Prasetyo, SE
Direktur Jappantour
Borobudur Magelang

RESPONSIF PEMERINTAH DIPERLUKAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA

Kurangnya responsif Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Pengembangan Desa menjadi Desa Wisata, telah memunculkan pemahaman yang berbeda. Belajar dari Kasus Desa Salam dan Desa Gulon , dengan ditetapkannya sebuah desa menjadi desa binaan wisata tentunya ditundaklanjuti dengan berbagai prioritas pembinaan – pembinaan yang mengarah kepada daya dukung Pariwisata Pedesaan dari instansi terkait .

Di katakan oleh kepala Desa Salam bahwa untuk melaksanakan pembangunan / penataan di perlukan 3 komponen utama yaitu Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal, pemerintah Desa Salam memiliki SDA dan SD Manusia , sementara Anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang di bidang Pariwisata sangat-sangat terbatas, maka Pemerintah Desa Salam beserta lembaga Desa melaksanakan Rembug Desa dan sepakat melaksanakan penataan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk memenuhi Sumber Daya Modal ( konversi ).

Kegiatan yang dilakukan dengan alat berat ( Back Hoe ) dipandang oleh Pemda Magelang sebuah sebuah Eksploitasi Bahan galian Golongan C sementara Pemerintah Desa Salam menyatakan sebagai sebuah penataan menuju Desa Wisata salam sebagai diamanatklan dalam Perbup No.18 tahun 2008.Perbedaan Pemahaman penggunaan alat berat tersebut berakibat terhentinya penataan akses / sarana parasarana Wisata di desa Salam menjadi terhenti.

Insiatif, Kreatifitas, Invoasi, Produktifitas dan semangat masyarakat dalam berswadaya tidak pernah menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Magelang, seharusnya Pemda Magelang bangga atas Kemandirian Masyarakat dalam mewujudkan desanya menjadi Desa Wisata, artinya masyarakat memahami bahwa pembangunan di desa tidak bisa seluruhnya mengandalkan bantuan Pemerintah atau menunggu bantuan yang tidak pasti. Masyarakat yang kreatif tersebut akan mempercepat pembangunan di desa dan merupakan transisi sosial budaya masyarakat pedesaan menuju kepada Kepariwisataan Pedesaan.

Mo ke Desta di Kabupaten Purworejo ?

Hubungi :
jappantour
Jln. Raya Candirejo KM 3 Candirejo Borobudur Magelang
Telp. ( 0293 ) 788609, 789297
Mobile : 085 292 000 881
Email : kangwito@ymail.com atau dyah_we@ymail.com
http : //kabardesta.blogspot.com


CARANYA :
Hubungi alamat tersebut diatas, wisatawan bisa ke Candi Borobudur dulu...... terus kami siap antar memandu ke Desa Wisata Kabupaten Purworejo, ada Guanya, ada Benteng Peninggalan Jaman Jepang, ada Pantainya dan banyak lagi peninggalan sejarah, seni dan budayanya... POKOKnya Purworejo lebih variatif............... makanya " Indahnya Purworejo kabarkan pada dunia "

BIAYA WISATA

BIAYA WISATA
PAket Wisata dapat menyesuaikan keinginan Wisatawan

BIAYA WISATA

BIAYA WISATA
Biaya sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Apakah ingin berkunjung ke Desa Wisata Purworejo ?

jappantour@2010. Diberdayakan oleh Blogger.